.jpeg)
AHY Soal Cawapres Anies: Bukan Kawin Paksa
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui bahwa partainya menyodorkan kadernya sendiri untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan. Hal serupa juga dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Namun, Partai Nasdem sudah menyerahkan kewenangan penuh penunjukkan cawapres kepada Anies. Harapannya, pembahasan tersebut tak menjadi penghambat terbentuknya Koalisi Perubahan antara ketiga partai itu.
"Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi," ujar AHY lewat keterangan tertulisnya, Kamis (26/1/2023).
Menurutnya, Anies memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Sehingga, pasangan tersebut akan harmonis dan saling melengkapi jika nanti terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan kawin paksa," ujar AHY.
Partai Demokrat sendiri tak ada masalah terkait kriteria cawapres dari Anies. Tegasnya yang diperlukan saat ini adalah finalisasi terbentuknya koalisi antara partainya, Partai Nasdem, dan PKS.
Menurutnya, tahapan yang harus segera dilakukan berikutnya adalah menyegerakan pertemuan ketiga ketua umum partai politik ntuk membentuk Sekretariat Perubahan. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman.
Baca juga:
Sipardalan News: Siap Ikut Pilpres 2024, Sandiaga: Saya Alumni Kontestasi Sebelumnya
"MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi," ujar AHY.
"Sekaligus memberi mandat kepada Bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya," sambung putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Faktor momentum percepatan deklarasi ini juga menjadi penting agar koalisi dan pasangan yang diusung bisa mendapatkan keuntungan waktu. Tujuannya untuk menyiapkan infrastruktur pemenangan, dari tingkat pusat hingga tempat pemungutan suara (TPS).
"Lawan yang akan dihadapi Koalisi Perubahan anggap saja yang terberat, yang memiliki sumber daya dan logistik melimpah. Maka dengan deklarasi paket komplet sesegera mungkin, faktor waktu akan menjadi modal terbesar bagi Koalisi Perubahan," ujar AHY.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf mengatakan bahwa pasangan capres dan cawapres haruslah disepakati bersama koalisi. Kendati demikian, partainya bersepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
"Kalau capres memang sudah ada kesepakatan bersama ke Anies Baswedan, walaupun belum dideklarasikan bersama," ujar Al Muzzammil lewat pesan singkat, Selasa (24/1/2023).
Adapun cawapres dari Anies, masih terus dibicarakan bersama partai politik yang hingga saat ini masih dalam proses penjajakan. Namun, PKS juga disebutnya memang melirik sejumlah nama, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Semua nama yang potensial sebagai cawapres akan kita pertimbangkan dan bicarakan bersama. Seperti misalnya AHY, Khofifah, Aher, atau nama lainnya yang potensial," ujar Al Muzzammil.
"Cawapres masih di masing-masing saku partai-partai koalisi, walaupun sudah terbaca usulan namanya. Sedang terus didalami oleh masing-masing pihak koalisi, saatnya akan dibicarakan bersama dengan fairness, objektif untuk bisa raih kemenangan tentunya," sambungnya.
sumber: Republika
Komentar
Posting Komentar