Gubernur Diskusi Soal Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Danau Toba
Gubernur Diskusi Soal Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Danau Toba
Gubernur Sumatera Utara
(Sumut) Edy Rahmayadi menyebutkan bahwa pengelolaan kawasan Danau Toba
memerlukan kerja bersama yang kolaboratif oleh para pemangku kepentingan,
terutama unsur pemerintah dan pelaku wisata.
Baca juga:
Sipardalan News: Tangani Banjir Sumut, Edy Rahmayadi Akan Bentuk Tim Terpadu
Sipardalan News: Percepat Pembangunan, Ibu Kota Sumut Diusul Pindah ke Kawasan Danau Toba
Dikutip dari infosumut.id,
hal tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutannya
pada Diskusi Kelompok Terarah Perkuatan Kolaborasi Antara Pihak Dalam Mendorong
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Danau Toba, yang digelar Direktorat Jenderal
Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Hotel Santika Dyandra Medan,
Jalan Raden Saleh, Medan, Kamis (24/11).
Danau Toba sebagai objek
pariwisata andalan, sekaligus prioritas utama pembangunan nasional perlu
penanganan yang menyeluruh serta kolaboratif, antara pemerintah pusat, provinsi
sebagai perwakilannya, serta pemerintahan kabupaten/kota yang bersinggungan
langsung dengan pengelolaan kawasan strategis nasional tersebut.
Selanjutnya, kata
Gubernur, langkah kolaborasi juga berkaitan erat dengan upaya sosialisasi dan
edukasi kepada masyarakat. Bahkan dirinya berkonsultasi kepada kepala daerah di
kawasan Danau Toba tentang bagaimana mengatasi masalah yang ada, seperti
keberadaan ikan Red Devil (ikan merah) yang memangsa bibit ikan mujahir yang
selama ini merupakan endemik.
“Saya berterima kasih dan
mendukung upaya semua pihak yang akan melaksanakannya secara transparan.
Termasuk aturan-aturan itu, kalau memperhatikan kondisi masyarakat, pasti
mereka akan menerima. Karena kalau rakyat tak percaya, tak akan bisa (program)
berjalan. Jadi beri mereka kepercayaan, bagaimana sumber daya manusia (SDM)
kita tingkatkan,” jelas Gubernur.
👍👍
BalasHapus